Masyarakat Jangan Sampai Membeli Tanah yang Belum Jelas Status Hukumnya, Lalu Dipaksa Membeli Lagi dan Lagi
Ada persoalan pertanahan yang sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera.
Persoalan itu bukan hanya mengenai mahalnya harga tanah.
Bukan pula semata-mata mengenai sulitnya mendapatkan sertifikat.
Persoalannya jauh lebih mendasar:
bagaimana masyarakat dapat melindungi uang, kebun, tanaman, dan aset yang telah mereka beli ketika bidang tanah tersebut ternyata secara administrasi negara masih berada dalam kawasan hutan produksi?
Situasi seperti ini dapat menjadi sangat rumit.
Di lapangan, seseorang membeli sebidang tanah.
Kemudian tanah tersebut dibuka.
Ditanami kelapa sawit.
Beberapa tahun kemudian sawit mulai menghasilkan.
Kebun mulai bernilai.
Lalu datang seseorang dan mengatakan:
"Tanah itu milik saya."
Masyarakat menunjukkan bukti pembelian.
Orang tersebut kemudian menjawab:
"Kalau mau aman, beli lagi."
Akhirnya masyarakat yang sudah mengeluarkan uang kembali harus mengeluarkan uang.
Misalnya Rp15 juta per hektare.
Atau Rp25 juta per hektare.
Ada yang membayar.
Merasa sudah selesai.
Beberapa tahun kemudian muncul orang lain lagi.
Mengaku mempunyai hak.
Kemudian meminta uang lagi.
Dan siklus tersebut berulang.
Beli. Tanam. Klaim. Bayar lagi. Klaim lagi. Bayar lagi.
Kalau kondisi seperti ini benar-benar terjadi secara sistematis, maka persoalannya bukan lagi sekadar jual beli tanah biasa.
Ini sudah menjadi persoalan serius mengenai kepastian penguasaan tanah, konflik klaim, perlindungan masyarakat, dan potensi praktik mafia tanah yang harus dibuktikan serta ditangani oleh aparat berwenang.
PERTAMA: MASYARAKAT HARUS MEMAHAMI SATU HAL
TANAH YANG MASIH BERSTATUS KAWASAN HUTAN BUKANLAH SAMA DENGAN TANAH YANG SUDAH MEMILIKI HAK ATAS TANAH
Ini yang paling penting.
Masyarakat sering berpikir:
"Saya sudah membeli tanah."
"Ada orang yang menjual."
"Ada saksi."
"Ada surat dari desa."
"Sudah saya kuasai bertahun-tahun."
"Sudah saya tanami sawit."
"Berarti tanah itu sudah menjadi milik saya."
Belum tentu.
Penguasaan fisik, bukti transaksi, surat keterangan, kuitansi, atau surat penguasaan dari tingkat masyarakat tidak otomatis sama dengan sertifikat hak atas tanah.
Apalagi apabila lokasi tersebut masih tercatat sebagai kawasan hutan.
PP 18 Tahun 2021 mengatur mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, dan pendaftaran tanah. Dengan kata lain, proses untuk sampai pada hak atas tanah mempunyai mekanisme hukum tersendiri.
Karena itu masyarakat harus berhati-hati dengan kalimat:
"Sudah ada surat desa, berarti sudah pasti tanah saya."
Tidak sesederhana itu.
KEDUA: KALAU MASIH KAWASAN HUTAN, JANGAN ASAL MEMBELI
Inilah edukasi yang paling penting.
Sebelum seseorang membeli tanah, jangan hanya bertanya:
"Berapa harga per hektare?"
Pertanyaan pertama seharusnya:
"Status tanah ini apa?"
Kemudian:
"Apakah masuk kawasan hutan?"
"Kalau masuk kawasan hutan, apa fungsi kawasannya?"
"Apakah sudah ada perubahan status atau proses penyelesaian resmi?"
"Apakah bidang ini pernah dipetakan?"
"Apakah ada sengketa?"
"Siapa yang menjual?"
"Apa dasar orang tersebut menguasai atau menjual tanah?"
"Apakah bidang tersebut pernah dijual sebelumnya?"
"Apakah ada pihak lain yang mengklaim?"
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar tawar-menawar harga.
KETIGA: MASALAH BESAR TERJADI KETIKA TANAH YANG SAMA DIJUAL BERULANG KALI
Bayangkan sebuah bidang seluas 2 hektare.
Orang A mengaku menguasainya.
Kemudian dijual kepada B.
B membayar.
B membuka lahan.
B menanam sawit.
Sawit tumbuh.
Beberapa tahun kemudian datang C.
C mengatakan:
"Tanah ini sebenarnya milik saya."
B menunjukkan bukti pembelian.
C menjawab:
"Kalau mau terus menggarap, beli dari saya."
B akhirnya membayar lagi.
Beberapa tahun kemudian datang D.
D juga mengklaim.
Kembali muncul permintaan uang.
Kalau pola tersebut benar-benar terjadi secara berulang, maka pertanyaan publik harus diarahkan kepada asal-usul penguasaan tanah dan siapa yang sebenarnya mempunyai kewenangan atau dasar hukum atas bidang tersebut.
Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang membayar.
Sementara orang yang datang mengklaim tidak pernah benar-benar menyelesaikan status hukum tanah tersebut.
KEEMPAT: SAWIT YANG SUDAH BERBUAH BUKAN BUKTI OTOMATIS KEPEMILIKAN TANAH
Ini juga harus dipahami.
Masyarakat sering berpikir:
"Saya sudah menanam sawit selama sepuluh tahun. Berarti pasti tanah saya."
Tanaman merupakan aset yang nyata.
Penguasaan fisik juga merupakan fakta yang dapat dibuktikan.
Tetapi keberadaan tanaman tidak dengan sendirinya mengubah status hukum kawasan.
Karena itu, masyarakat harus membedakan:
siapa yang menguasai secara fisik
dengan
siapa yang mempunyai hak yang diakui secara hukum.
Dua hal tersebut dapat berhubungan, tetapi tidak selalu identik.
PP 23 Tahun 2021 sendiri mengatur kriteria tertentu mengenai penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara. Di antaranya adalah penguasaan minimal lima tahun, penguasaan oleh perseorangan maksimal lima hektare, penguasaan fisik secara terbuka dengan itikad baik, serta bidang tanah yang tidak bersengketa.
Artinya, lama menguasai tanah saja tidak cukup untuk mengabaikan persoalan hukum lainnya.
KELIMA: DESA TIDAK BOLEH MENJADI SUMBER KEPASTIAN PALSU
Ini bukan berarti pemerintah desa tidak mempunyai peran.
Desa mempunyai peran penting dalam administrasi pemerintahan dan informasi sosial kemasyarakatan.
Tetapi masyarakat juga harus memahami batas kewenangan.
Kalau tanah masih berada dalam kawasan hutan, jangan sampai masyarakat mendapatkan pemahaman:
"Ada surat dari desa, berarti sudah aman."
Belum tentu.
Begitu pula:
"Sudah diketahui kepala desa."
Itu belum otomatis sama dengan pemberian hak atas tanah oleh negara.
Karena penetapan hak atas tanah mempunyai mekanisme pertanahan tersendiri. PP 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 mengatur kerangka mengenai penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah.
Maka surat apa pun yang diterima masyarakat harus dipahami fungsi dan kedudukan hukumnya, bukan sekadar dilihat ada stempel dan tanda tangan.
KEENAM: JANGAN MUDAH PERCAYA KEPADA ORANG YANG MENGATAKAN "INI TANAH SAYA"
Orang yang mengklaim tanah harus dapat menjelaskan dasar klaimnya.
Bukan sekadar:
"Dulu saya yang buka."
"Orang tua saya yang punya."
"Ini tanah nenek moyang."
"Saya punya surat."
"Saya sudah membayar kepada seseorang."
"Semua orang tahu."
Masyarakat berhak bertanya:
"Dokumennya mana?"
"Nomor berapa?"
"Dibuat kapan?"
"Siapa yang menerbitkan?"
"Apa dasar kewenangannya?"
"Bidangnya di mana?"
"Batasnya apa?"
"Apakah sesuai dengan lokasi yang sekarang Anda klaim?"
"Apakah pernah terjadi transaksi sebelumnya?"
Kalau seseorang benar-benar memiliki dasar hukum, seharusnya klaimnya dapat diuji.
KETUJUH: JANGAN MEMBELI TANAH HANYA BERDASARKAN PETA ATAU TITIK KOORDINAT DARI PENJUAL
Teknologi memang sangat membantu.
Sekarang orang dapat menunjukkan titik lokasi melalui GPS.
Bahkan seseorang dapat memperlihatkan peta dari telepon genggam dan mengatakan:
"Ini batasnya."
Tetapi masyarakat harus hati-hati.
Koordinat yang dibuat sendiri bukan otomatis bukti hak.
Peta bukan otomatis sertifikat.
Titik GPS bukan otomatis tanda kepemilikan.
Masyarakat harus memastikan hubungan antara lokasi fisik dengan dokumen dan status hukum bidang tanah.
KEDELAPAN: JANGAN PERNAH MEMBELI TANAH YANG "MURAH KARENA BELUM BERSERTIFIKAT" TANPA MEMERIKSA STATUSNYA
Harga murah sering menjadi perangkap.
Penjual mengatakan:
"Ini murah karena belum sertifikat."
Pembeli berpikir:
"Nanti kalau sudah ada program pemerintah, pasti bisa disertifikatkan."
Di sinilah risiko terbesar.
Tidak semua tanah yang belum bersertifikat otomatis dapat menjadi hak milik.
Apalagi kalau masih berada dalam kawasan hutan.
Maka jangan pernah membeli berdasarkan janji:
"Nanti kalau sudah dibebaskan pemerintah, aman."
Pertanyaan yang harus muncul:
"Sudah ada keputusan resminya?"
Kalau belum ada, jangan menganggap sesuatu yang belum terjadi sebagai sesuatu yang sudah pasti.
KESEMBILAN: PROGRAM PEMERINTAH JANGAN DIJADIKAN ALAT UNTUK MENJUAL TANAH
Ini yang sangat berbahaya.
Misalnya masyarakat mendengar:
"Sebentar lagi kawasan ini akan dilepaskan."
Kemudian harga tanah naik.
Orang mulai membeli.
Orang mulai menjual.
Muncul calo.
Muncul perantara.
Muncul orang yang mengaku memiliki lahan.
Muncul orang yang mengaku punya akses ke pemerintah.
Muncul orang yang mengatakan:
"Saya bisa urus."
"Saya bisa masukkan nama."
"Saya punya orang di atas."
"Bayar dulu."
Masyarakat harus berhenti sejenak.
Jangan mudah percaya.
Program pemerintah harus dilihat dari dokumen resmi, bukan dari cerita orang.
KESEPULUH: INILAH POLA YANG HARUS DIWASPADAI MASYARAKAT
Tidak semua kasus berarti mafia tanah.
Tetapi masyarakat harus waspada apabila menemukan pola seperti:
1. Orang yang sama menjual bidang kepada banyak orang.
2. Satu bidang memiliki beberapa surat penguasaan.
3. Ada pihak yang terus-menerus muncul sebagai "pemilik baru".
4. Setelah kebun mulai menghasilkan, muncul klaim baru.
5. Klaim selalu diikuti permintaan pembayaran.
6. Pembayaran tidak pernah menyelesaikan persoalan.
7. Orang yang mengklaim tidak pernah menunjukkan dasar hak yang jelas.
8. Masyarakat diarahkan membayar melalui orang tertentu.
9. Ada janji bahwa orang tersebut dapat "mengurus ke pemerintah".
10. Ada ancaman bahwa kebun akan diambil apabila tidak membayar.
Kalau pola-pola seperti ini muncul, masyarakat harus berhenti melakukan transaksi secara informal dan mulai mengumpulkan bukti.
KESEBELAS: KALAU SUDAH TERLANJUR MEMBELI, JANGAN PANIK
Ini juga penting.
Masyarakat yang sudah terlanjur membeli tanah jangan langsung menganggap uangnya hilang.
Jangan pula langsung membayar orang berikutnya yang datang mengklaim.
Langkah pertama:
Kumpulkan seluruh dokumen.
Kuitansi.
Surat jual beli.
Surat penguasaan.
Surat keterangan dari desa.
Bukti pembayaran.
Foto saat transaksi.
Saksi-saksi.
Bukti transfer.
Percakapan WhatsApp.
Dokumen pengukuran.
Peta.
Koordinat.
Foto kebun.
Bukti pembayaran pajak apabila ada.
Dan semua dokumen lain yang berkaitan dengan riwayat tanah.
Jangan dibuang.
Jangan diserahkan kepada orang lain tanpa salinan.
KEDUA BELAS: BUAT RIWAYAT TANAH
Ini sangat penting.
Masyarakat harus mulai membuat apa yang dapat disebut sebagai:
"Buku Riwayat Penguasaan dan Transaksi Tanah"
Isinya sederhana.
Misalnya:
Luas: 2 hektare.
Lokasi: dicatat lengkap.
Batas utara: siapa/apa.
Batas selatan: siapa/apa.
Batas timur: siapa/apa.
Batas barat: siapa/apa.
Kemudian:
Siapa yang pertama kali menguasai?
Tahun berapa?
Dibeli dari siapa?
Harga berapa?
Kapan transaksi?
Siapa saksi?
Ada dokumen apa?
Kapan mulai ditanami?
Jenis tanaman apa?
Kapan mulai menghasilkan?
Pernah ada yang mengklaim?
Siapa yang mengklaim?
Apa dasar klaimnya?
Apakah pernah terjadi pembayaran kedua?
Dengan dokumentasi seperti itu, masyarakat memiliki kronologi.
KETIGA BELAS: JANGAN BAYAR "PENYELESAIAN" UNTUK KEDUA, KETIGA, ATAU KEEMPAT KALINYA TANPA DASAR
Ini yang harus benar-benar ditanamkan.
Kalau seseorang datang mengatakan:
"Tanah ini punya saya. Kalau mau aman bayar Rp15 juta."
Jangan langsung membayar.
Tanyakan:
"Dasar hukum Anda apa?"
"Dokumen Anda apa?"
"Kenapa sebelumnya saya membeli dari orang lain?"
"Kenapa Anda baru muncul sekarang?"
"Kalau memang Anda pemilik, mengapa sebelumnya tidak menyelesaikan?"
"Apakah Anda bersedia menyelesaikan melalui jalur hukum?"
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting.
Karena masyarakat jangan sampai masuk ke pola:
klaim → bayar → klaim baru → bayar lagi.
KEEMPAT BELAS: KALAU ADA DUA PIHAK MENGKLAIM, JANGAN MASYARAKAT YANG DIPAKSA MEMILIH
Kalau A mengklaim dan B mengklaim, penyelesaiannya harus melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan siapa yang paling keras.
Bukan siapa yang paling banyak uang.
Bukan siapa yang mempunyai orang kuat.
Dan bukan siapa yang paling banyak membawa orang.
Dokumen dan proses hukum harus diuji.
Karena kalau setiap konflik tanah diselesaikan dengan pembayaran kepada pihak yang paling kuat, maka masyarakat kecil akan selalu menjadi korban.
KELIMA BELAS: MASYARAKAT KECIL PALING RENTAN
Bayangkan seseorang hanya mempunyai 2 hektare.
Itulah seluruh aset keluarganya.
Sawitnya sudah menghasilkan.
Dari kebun tersebut anak sekolah.
Dari kebun tersebut kebutuhan rumah tangga dipenuhi.
Kemudian tiba-tiba datang seseorang mengatakan:
"Ini tanah saya."
Kemudian meminta Rp25 juta per hektare.
Untuk 2 hektare berarti:
2 × Rp25 juta = Rp50 juta.
Bagi orang yang memiliki puluhan atau ratusan hektare, mungkin angka tersebut dianggap biasa.
Tetapi bagi keluarga kecil, Rp50 juta bisa merupakan hasil bertahun-tahun bekerja.
Kalau kemudian muncul klaim kedua, ketiga, dan seterusnya, masyarakat tersebut akan semakin tertekan.
Di sinilah negara harus hadir.
Bukan untuk membenarkan siapa yang paling kuat.
Tetapi memastikan siapa yang mempunyai dasar hukum.
KEENAM BELAS: APAKAH MASYARAKAT BOLEH MEMBELI TANAH DI KAWASAN HUTAN?
Jawabannya tidak boleh disederhanakan menjadi "boleh" atau "tidak boleh".
Yang harus dilihat adalah:
status kawasan, dasar penguasaan, waktu penguasaan, jenis kegiatan, dokumen yang ada, proses penyelesaian yang tersedia, serta ketentuan kehutanan dan pertanahan yang berlaku.
Karena itu, membeli bidang yang ternyata masih berada dalam kawasan hutan membawa risiko hukum yang jauh lebih besar dibanding membeli tanah yang status haknya sudah jelas.
Dan masyarakat harus memahami risiko tersebut sebelum uang diserahkan.
KETUJUH BELAS: APA YANG HARUS DILAKUKAN SEBELUM MEMBELI?
Buat aturan sederhana:
JANGAN BAYAR SEBELUM CEK.
1. Cek status kawasan.
Pastikan apakah lokasi berada dalam kawasan hutan.
2. Cek status pertanahan.
Tanyakan status bidang tersebut pada kantor pertanahan yang berwenang.
3. Cek riwayat penguasaan.
Siapa yang menguasai sebelumnya?
4. Cek penjual.
Apakah penjual benar-benar mempunyai dasar untuk melakukan transaksi?
5. Cek batas.
Jangan hanya percaya batas berdasarkan cerita.
6. Cek sengketa.
Tanyakan kepada masyarakat sekitar.
7. Cek dokumen lama.
Jangan hanya melihat dokumen terbaru.
8. Cek transaksi sebelumnya.
Apakah pernah dijual?
9. Cek klaim pihak lain.
Jangan tunggu setelah sawit berbuah.
10. Simpan seluruh bukti pembayaran.
Jangan hanya membayar tunai tanpa bukti.
KEDELAPAN BELAS: JANGAN MENYAMAKAN SURAT DENGAN SERTIFIKAT
Ini harus menjadi kampanye edukasi masyarakat.
Surat jual beli bukan otomatis sertifikat.
Kuitansi bukan otomatis sertifikat.
Surat penguasaan bukan otomatis sertifikat.
Surat keterangan desa bukan otomatis sertifikat.
Surat pernyataan bukan otomatis sertifikat.
Masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan hukum yang berbeda.
Sertifikat hak atas tanah sendiri merupakan produk pendaftaran tanah yang mempunyai dasar hukum tersendiri. PP 18 Tahun 2021 mengatur kerangka hak atas tanah dan pendaftaran tanah.
KESEMBILAN BELAS: MASYARAKAT HARUS MEMBEDAKAN "PENGUASAAN" DAN "KEPEMILIKAN"
Seseorang dapat menguasai tanah secara fisik.
Seseorang dapat menggarap tanah.
Seseorang dapat menanam sawit.
Seseorang dapat membeli dari orang sebelumnya.
Tetapi semua itu tetap harus dilihat dalam kerangka hukum status tanahnya.
Terlebih apabila bidang tersebut masih berada dalam kawasan hutan.
Itulah sebabnya masyarakat harus berhenti menggunakan logika:
"Karena saya sudah tanam sawit, berarti otomatis tanah itu milik saya."
Dan juga jangan menggunakan logika:
"Karena saya punya uang, saya beli saja."
Tanah bukan sekadar barang biasa.
Ada status ruang.
Ada status kawasan.
Ada riwayat penguasaan.
Ada kemungkinan sengketa.
Ada aturan kehutanan.
Ada aturan pertanahan.
Ada proses administrasi.
KEDUA PULUH: PEMERINTAH HARUS MEMBUKA DATA, BUKAN MEMBIARKAN MASYARAKAT SALING KLAIM
Kalau pemerintah sedang menjalankan program penyelesaian kawasan hutan, masyarakat seharusnya mendapatkan informasi yang jelas mengenai:
lokasi yang masuk program,
luasnya,
dasar hukumnya,
tahapan penyelesaiannya,
instansi yang berwenang,
persyaratan masyarakat,
biaya resmi apabila memang ada,
dan
hasil akhir yang dapat diperoleh masyarakat.
Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi dari perantara.
Karena ketika informasi resmi tidak tersedia, maka orang yang paling berani berbicara akan menjadi "sumber informasi".
Padahal belum tentu dia mempunyai kewenangan.
KEDUA PULUH SATU: PERLU DIBUAT POSKO PENGADUAN DAN PENDATAAN MASYARAKAT
Kalau persoalan seperti ini terjadi pada banyak masyarakat, solusi terbaik bukan membiarkan setiap orang menghadapi sendiri.
Masyarakat dapat membentuk kelompok pendataan.
Bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah.
Tetapi untuk mengumpulkan fakta.
Misalnya:
Nama pemegang/penggarap:
Luas:
Koordinat:
Tahun mulai menguasai:
Tahun membeli:
Dibeli dari:
Harga:
Dokumen yang dimiliki:
Bukti pembayaran:
Tanaman:
Apakah pernah diklaim pihak lain:
Nama pihak yang mengklaim:
Dasar klaim:
Apakah pernah membayar lagi:
Berapa:
Kapan:
Dengan data seperti ini, pemerintah akan jauh lebih mudah melihat persoalannya.
KEDUA PULUH DUA: KALAU DITEMUKAN POLA TERSTRUKTUR, BARU BICARA MAFIA TANAH
Istilah "mafia tanah" tidak boleh digunakan sembarangan.
Jangan hanya karena ada sengketa lalu seseorang langsung disebut mafia tanah.
Tetapi apabila terdapat pola terorganisasi seperti:
- dokumen palsu;
- klaim berulang;
- transaksi ganda;
- pemalsuan riwayat;
- persekongkolan;
- penggunaan dokumen yang tidak sah;
- tekanan terhadap pemilik/penggarap;
- permintaan uang untuk menghentikan klaim;
- atau praktik lain yang memenuhi unsur tindak pidana,
maka persoalannya dapat menjadi jauh lebih serius dan perlu ditangani melalui mekanisme penegakan hukum.
Bahkan pada 2026, Kantor Wilayah BPN di berbagai daerah masih menjalankan koordinasi terkait target operasi tindak pidana pertanahan dan penanganan konflik pertanahan bersama aparat penegak hukum.
Jadi masyarakat tidak perlu menyelesaikan dugaan kejahatan tanah dengan kekerasan atau membayar pihak yang mengancam.
Dokumentasikan dan laporkan melalui jalur yang benar.
KEDUA PULUH TIGA: JANGAN MELAWAN KLAIM DENGAN KLAIM
Ini juga sangat penting.
Kalau seseorang datang membawa klaim, jangan masyarakat membalas:
"Saya juga punya orang."
"Saya juga punya backing."
"Saya juga bisa membawa massa."
Jangan.
Persoalan tanah harus diselesaikan dengan:
dokumen, data, peta, riwayat, pemeriksaan lapangan, mediasi, dan mekanisme hukum.
Bukan dengan siapa yang lebih kuat.
KEDUA PULUH EMPAT: NEGARA HARUS HADIR UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN
Kalau masyarakat sudah lama menguasai dan mengelola tanah, sementara status kawasan masih menjadi persoalan, negara harus memberikan mekanisme penyelesaian yang jelas.
PP 23 Tahun 2021 memang telah mengatur kriteria tertentu mengenai penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara, termasuk untuk lahan garapan pertanian dan perkebunan.
Namun masyarakat tidak boleh mengambil kesimpulan sendiri bahwa semua lahan yang sudah lama digarap otomatis akan menjadi hak milik.
Sebaliknya, pemerintah juga harus memastikan masyarakat mengetahui jalur hukum yang benar untuk memperoleh kepastian.
KEDUA PULUH LIMA: JANGAN SAMPAI KETIDAKJELASAN STATUS TANAH MENJADI BISNIS
Inilah inti persoalannya.
Ketika status tanah tidak jelas, selalu ada orang yang bisa mengambil keuntungan dari ketidakjelasan itu.
Masyarakat yang tidak tahu akan mudah ditakut-takuti.
Masyarakat yang takut akan mudah membayar.
Masyarakat yang sudah membayar akan merasa harus mempertahankan kebunnya.
Kemudian ketika muncul klaim baru, mereka kembali membayar.
Kalau pola seperti itu terus berlangsung, maka yang terjadi adalah:
ketidakjelasan status tanah berubah menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu.
Dan itu yang harus dicegah.
PENUTUP
Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakjelasan administrasi pertanahan.
Masyarakat juga tidak boleh menjadi korban dari orang yang menjual tanah yang statusnya belum jelas.
Dan masyarakat tidak boleh dipaksa membayar berkali-kali hanya karena setiap beberapa tahun muncul orang baru yang mengaku sebagai pemilik.
Tetapi masyarakat juga harus memahami bahwa membeli tanah yang masih berstatus kawasan hutan memiliki risiko hukum yang berbeda dengan membeli tanah yang haknya sudah terdaftar.
Karena itu, jangan membeli hanya berdasarkan kepercayaan.
Jangan membeli karena murah.
Jangan membeli karena dijanjikan "nanti akan dilepaskan".
Jangan membeli karena penjual mengaku punya hubungan dengan pejabat.
Jangan membeli karena katanya "semua orang sudah punya".
Dan jangan membayar seseorang hanya karena dia mengatakan:
"Kalau mau aman, bayar lagi."
Tanyakan:
Dasar hukumnya apa?
Dokumennya apa?
Siapa yang menerbitkan?
Siapa yang berwenang?
Apakah tanah ini masuk kawasan hutan?
Apakah bidang ini bersengketa?
Siapa yang pernah menguasai sebelumnya?
Apakah sudah pernah dijual?
Apakah ada pihak lain yang mengklaim?
Dan yang paling penting:
APAKAH SAYA SEDANG MEMBELI TANAH, ATAU SEBENARNYA SAYA SEDANG MEMBELI MASALAH?
Karena tanah seharusnya menjadi aset.
Bukan sumber ketakutan.
Bukan sumber pemerasan.
Bukan sumber konflik.
Dan bukan barang yang dibeli masyarakat berkali-kali karena setiap saat muncul orang baru yang mengaku sebagai pemilik.
Kalau memang ada persoalan hukum, selesaikan dengan hukum.
Kalau ada klaim, buktikan dengan dokumen.
Kalau ada sengketa, selesaikan melalui mekanisme yang sah.
Kalau ada dugaan permainan terorganisasi, laporkan dan buktikan.
Dan kalau benar terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan ketidakjelasan status kawasan untuk mengambil keuntungan berulang dari masyarakat, maka persoalan itu bukan lagi sekadar sengketa tanah biasa.
Itu harus diperiksa secara serius.
Karena masyarakat kecil juga mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas aset yang mereka perjuangkan dengan uang dan keringat selama bertahun-tahun.
Jangan sampai ketidaktahuan masyarakat menjadi ladang keuntungan bagi orang lain.
Jangan sampai kebun yang dibangun dengan keringat bertahun-tahun berubah menjadi objek klaim yang tidak pernah berakhir.
Dan jangan sampai kita baru sadar setelah uang habis:
Tanahnya belum jelas, tetapi sudah dibayar berkali-kali.